Demokrasi antara Kebebasan, Tatanan, dan Persamaan

Terminologi demokrasi menggema hampir di semua penjuru dunia, bukan juga menjadi suatu icon dalam suatu negara melainkan sebagai simbol perjuangan setiap bangsa yang berusaha mengakhiri tirani otoriterisme. Semangat perjuangan yang demikian dapat dilihat dengan banyaknya partai politik dan kelompok masyarakat yang kian gandrung menggunakan nama demokrasi.

Perjuangan dan penegakan demokrasi bergulir terutama  pada pertengahan tahun 1970-an hingga akhir tahun 1990-an, di mana wacana dan gejala demokratisasi bergema luas hampir di seluruh dunia. Memang tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mau di cap pemerintahannya tidak demokratis. Dengan bentuk negara yang ideal, populer dan menjadi idaman bagi masyarakat di manapun di seluruh dunia.

Indonesia adalah negara yang salah satunya menganut sistem demokrasi dengan berlangsungnya Pemilihan Umum Presiden yang langsung dipilih oleh rakyat pada tahun 2004-2009-2014 tahun lalu telah menandai bahwa Indonesia mampu mengemban sistem demokrasi yang berbeda dengan negara yang lain yang terdapat perbedaan dengan banyaknya wilayah dan pulau. Bagi masyarakat Indonesia sistem demokrasi adalah suatu sistem politik yang bukan hanya pemilihan yang bebas, jujur dan transparan akan tetapi juga diperlukan pemisahan yang jelas antara hukum dan perilaku politik sehingga tidak terdapat ketimpangan antara keduanya.

Akan tetapi sistem demokrasi bukan tanpa celah sedikit pun dalam kemajuan suatu negara. Seperti halnya kebebasan individu yang merupakan satu ciri bagi negara demokrasi sebagai pilar paling utama, berbicara, menyatakan pikiran dan pendapat, serta kebebasan beragama. Kebebasan juga harus bebas dari setiap intervensi pemerasan dan penindasan dari pihak lain. Namun disaat menjelang Pemilihan Umum banyak pihak yang tak menyadari apa kebebasan itu mereka hanya mempedulikan tentang keuntungan bagi satu parpol atau paslon tertentu, sehingga dapat merusak pesta demokrasi. Disisi lain tatanan juga merupakan faktor lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk memproteksi hak-hak pribadi dan kehidupan seseorang begitu pun juga dengan masyarakat untuk mematuhi. Seperti halnya kebebasan dan tatanan, persamaan juga memiliki konotasi dalam politik, mereka adalah aktor terpenting dalam penggunaan hak seseorang dalam menentukan sikap politiknya, misalnya satu orang satu suara (one man one vote).

Dalam prakteknya Indonesia sering kali kewalahan melindungi kecurangan yang terjadi paska pemilihan sedang berlangsung. Pengelolaan sistem yang buruk dan tatanan sistem yang kurang kadangkala juga menimbulkan kontroversi seperti Pemilu yang terjadi 2014 lalu, dan juga ditakutkan akan berdampak pada pemilihan-pemilihan selanjutnya apalagi sebentar lagi Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi Pilkada serentak 9 Desember nanti jika hal ini masih belum diperhatikan maka kejanggalan intervensi dipastikan akan masih terjadi. Dalam pengelolaan sistem negara yang menganut demokrasi Indonesia sering kali dihadapkan pada ketidaktahuan untuk mengakomodir bagaimana cara mengurangi setiap persoalan yang terjadi, disisi lain masyarakat yang majemuk juga menjadi satu perhatian untuk mengatur masyarakat yang berujung pada suatu dilema antara fungsi klasik pemerintahan dan kontemporer yakni bagaimana menciptakan (egquality) diantara para anggota masyarakat. Tatanan dan persamaan merupakan dua nilai sosial yang sangat penting, dan selalu menjadi masalah yang dihadapi oleh setiap pelaku elit politik, yakni bagaimana tatanan dan persamaan bisa terpenuhi tanpa mengorbankan kebebasan individu (individual freedom).

Konflik antara kebebasan dengan tatanan menempatkan pemerintah sebagai suatu institusi yang memiliki kewenangan (legitimate) seperti kasus keagamaan Ambon antara orang Muslim dan orang Kristen yang mengakibatkan rusaknya pluralitas bangsa Indonesia, kasus seperti ini yang terjadi di tahun 1999 diharapkan tidak dapat terjadi lagi yang telah menimbulkan banyaknya korban jiwa dan harta benda yang cukup besar. Pemerintah dengan kekuasaannya dapat mengendalikan perilaku masyarakat. Sebab tanpa pengendalian, masyarakat Ambon yang bertikai bisa saja berbuat semaunya, sehingga menimbulkan instanbilitas. Persoalannya berapa banyak kebebasan yang dimiliki seseorang harus diserahkan kepada pemerintah. Pertanyaan terus menjadi dilema dan membebani pikiran cendekiawan khususnya.

Konflik nilai antara kebebasan dan tatanan yang menjadikan pemerintah berada dalam posisi yang sangat dilematis. Apakah kebebasan di Indonesia harus lepas dari tatanan masyarakat. Jika hal ini terjadi, apakah masyarakat tidak akan menjadi kacau karena setiap orang akan menggunakan kebebasannya tanpa mau tunduk pada tatanan. Sebaliknya jika tatanan yang diutamakan apakah tidak mengorbankan kebebasan yang dimiliki individu dalam mengekspresikan pikiran-pikirannya, apakah tidak membuat warga akan kehilangan kreativitas, sehingga timbul rasa apatis bagi masyarakat Indonesia dan ditakutkan akan mengurangi keelokan pesta dari demokrasi.

Sementara itu, kalau dilema yang terjadi di atas adalah benturan antara kebebasan dan tatanan, maka dilema lain yang bisa muncul adalah benturan antara kebebasan dengan persamaan (equality). Memang antara kebebasan dengan persamaan pada dasarnya saling bergandengan tangan, namun dalam kenyataannya kedua nilai ini bisa mengalami benturan jika pemerintah Indonesia berusaha mengambil kebijakan untuk mempromosikan persamaan sosial dan terlalu demokratis, sebab dalam memperjuangkan persamaan pemerintah harus membayar mahal dengan mengorbankan kebebasan. Sebaliknya dalam memperjuangkan kebebasan, maka persamaan (equality) harus dikorbankan.

Jika upaya menciptakan tatanan mengalami benturan dengan kebebasan jelas perbedaannya, maka antara kebebasan dan persamaan tidak begitu kentara, karena antara keduanya saling mendukung. Oleh sebab itu, jika ditanyakan kapan dan bagaimana kita memilih satu di antaranya, maka bagi orang Indonesia akan cenderung memilih kebebasan berdemokrasi daripada persamaan (equality). semoga masyarakat Indonesia tambah dewasa dalam berpikir dan bertindak demi satu keutuhan NKRI Indonesia ....*****