ETIKA KAMPANYE PARA CALON PILKADA SERENTAK

Di tahun 2015 Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada Serentak tepatnya pada 9 Desember untuk tahap pertama sisanya digelar Februari 2016 untuk tahap kedua dan Juni 2018 untuk tahap ketiga. Pertarungan akan segera dimulai lagi paska berakhirnya Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif di tahun 2014 lalu. Para Parpaol mempersiapkan kaderisasi jauh-jauh hari sebelum pertarungan ini dimulai. Banyak cara yang digunakan oleh Parpol untuk merekrut para calon dalam Pilkada kali ini. Pemilihan yang selektif dan ketat harus diimplikasikan mengingat banyak para calon yang hanya mementingkan dirinya sendiri jauh hari dengan mengabaikan aktivitas sebelum Pilkada ini akan dimulai.

Pilkada kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dipilih langsung oleh rakyat secara bertahap-tahap. Bentuk pendekatan para calon masih menjadi suatu misteri bagi kalangan masyarakat. Kampanye dan obral janji sudah dilakukan oleh para calon demi mendulang suara. Poster dan brosour yang berbau diskriminatif juga banyak sering kita temui, misalnya yang bertebaran di pinggir jalan, popohonan, ataupun di baleho dan kolom jembatan. Suara pemilih adalah salah satu hal yang harus diperebutkan  oleh para calon Pilkada demi menggiring pada kursi kepemimpinan. Namun seringkali perebutan kekuasaan ini banyak ternodai sara dan kurang siapnya sebagai masyarakat majemuk.

Isu sara sudah lama bertebaran dimana-mana apalagi menjelang Pemilu ataupun Pilkada. salah satu contoh yang masih kita ingat adalah ketika Presiden Joko Widodo dalam pertarungan perebutan kursi Presiden R1 di tahun lalu mengalami dampak yang sangat pesat mulai diakui sebagai antek Komunis, Yahudi, keturunan Tionghoa dan bahkan lebih kejam tidak dapat berwudhu. Dengan demikian jika hal yang seperti ini masih terus berlanjut dan sampai menyebarkan fitnah antar para calon kandidat baik dari Gubernur, Wali Kota maupun Bupati dapat menimbulkan konflik antar daerah maupun dalam elit politik sehingga dapat merusak pesta demokrasi.

Sebagian kalangan menilai bahwa penyebaran isu yang berbau sara atau yang sering kita kenal dengan istilah lain sebagai black campaign memang cara ini sangat jitu demi mendongkrak suara dan menjatuhkan pesona lawan. Ada pula yang bersifat sebaliknya perilaku yang sering ditujukan kepada satu aktor calon akan juga dapat mempengaruhi elektabilitas penyebar fitnah sendiri.

Disamping itu, para calon parpol diharapkan dapat bersifat dingin saling menerapkan etika politik yang layak terhadap para lawan. Etika politik sendiri bertujuan kepada kehidupan yang lebih baik, bersama dan untuk orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil dalam konstelasi politik. Sehingga dapat membentuk sebuah korelasi antara tindakan  individual, kolektif, dan struktur-struktur yang ada sesuai dengan kaidah berkampanye bagi para calon.

Untuk itu perlu adanya kesadaran peserta atau pelaku kampanye untuk dapat membedakan mana yang baik dan tidak, termasuk para pejabat birokrat yang tidak diperkenankan melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan dirinya serta adanya pertanggungjawaban secara transparan baik dalam bentuk sumber dan penggunaan keuangan, maupun dalam hal permulaan berkampanye. Para calon tidak boleh mencuri start terlebih dahulu dan menggunakan waktu paska kampanye di waktu saat hari tenang, dan lingkungan harus tetap terjaga supaya tidak dikotori dan yang terakhir kejujuran harus diutamakan.

Sehingga Pilkada serentak kali ini dapat berjalan dengan mulus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena dalam negara yang menganut sistem demokrasi petarung harus siap menang dan juga siap kalah dalam suatu pertandingan (pilkada). Untuk itu pengakuan kepada suara terbanyak (mayoritas) untuk pemegang kekuasaan dalam hal apa pun berdasarkan keputusan yang telah diambil secara adil dan jujur, harus dihargai. Karena itu sikap utama  demokrasi, sikap moral yang harus dijunjung tinggi oleh para pelaku atau aktor politik. Termasuk mengakui kekalahan serta memberi dukungan kepada pihak yang memenangkan peraturan. Jalur untuk mendapatkan kemenangan pertarungan agar memerlukan strategi yang jitu dalam melakukan sosialisasi kampanye.

Untuk itu, etika politik dalam berkampanye harus dimiliki oleh setiap aktor politik. Etika dan politik diperlukan untuk memelihara kesatuan dalam berpolitik dengan menghargai dan menaati legitimasi yang merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai hukum dan peraturan perundangan. Seperti yang diungkapkan oleh Wallan, terdapat empat moralitas etika yang berakar pada nilai demokrasi, yakni: mengembangkan budaya kritis, menumbuhkan kebiasaan bersikap adil, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan menanamkan kebiasaan menghormati perbedaan pendapat.

Dalam memburu kekuasaan pada prakteknya banyak calon yang mengabaikan dimensi etika. Seperti yang diungkapkan di atas mereka hanya berfikir dan mementingkan dirinya, tidak mampu menempatkan posisi orang lain. oleh karena itu, sungguh masuk akal jika para calon kandidat dalam pilkada-pilkada sebelumnya banyak yang mengabaikan etika dalam berpolitik ini sehingga ketika mereka mendapatkan mandat untuk menjabat dapat terjadi ketimpangan yang tidak peka terhadap jeritan masyarakat. Para calon yang baik adalah mereka yang memiliki sikap jujur, santun, memiliki integritas dalam menghargai orang lain dengan menerima pluralitas, serta memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum. Hanya poltikus yang menjalankan etika politik yang tinggi dapat digelari sebagai “negarawan”.

Strategi maupun trik yang dilakukan dalam kampanye politik boleh berkembang dan menjadi tontonan yang menarik, tetapi menghargai kompetitor atau lawan selalu menjadi kendali sehingga pihak yang berkompetisi dapat mengembangkan kreativitas masing-masing, apalagi masyarakat Indonesia saat ini sudah makin maju, makin cerdas dan makin kritis. Semoga berakhirnya tulisan ini etika dalam politik dan berkampanye pada pilkada serentak yang pertama kali datang dari kandidat parpol yang benar-benar memeliki kredibilitas dan integritas yang mumpuni dan sesuai dengan kebutuhan rakyat ....*****