Lagi-agi Voting Penentunya

Guncangan persoalan politik yang terjadi akhir-akhir ini memang biasa terjadi pada awal pemerintahan yang menginginkan perubahan. Berangkat dari sebuah rekaman tiga orang, kegaduhan “papa minta saham” mencuat dan menyebar ke panggung politik nasional. Sebab hal ini sudah menjadi wajar-wajar saja dipertontonkan mereka ke publik.

 Lalu bagaimana hubungan timbal balik kehormatan anggota DPR yang notabene dipanggil sebagai anggota yang terhormat? Pengabdian dan kepercayaan kepada siapa? oleh siapa? dan ukuran prestasi seperti apa yang dapat membuat mereka berhak mendapat kehormatan dan perilaku seperti apa yang dapat membuat kehormatannya hilang?

Dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden pelanggaran etika atau perilaku yang diduga dilakukan oleh pemimpin parlemen (SN) yang dibawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ada baiknya kita melihat dari sudut pandang, kehormatan vertikal. Anggota MKD yang berasal dari satu partai dengan anggota DPR terlapor akan memiliki sifat subyektif atau wajib membela kolega atau pimpinannya dari partai yang sama. Dengan kata lain, peradilan oleh MKD dengan kehadiran hakim yang merupakan kolega satu partai dengan anggota DPR terlapor, sia-sia dan mubazir.

Oleh karena itu, jika hakim diambil dari anggota DPR, kita tak perlu kaget jika keputusan MKD dilakukan dengan metode ala demokrasi barat (voting) ketimbang mencari kebenaran dan menegakkan kehormatan DPR sebagai lembaga tinggi negara. Jika kehormatan ditentukan melalui mekanisme voting, definisi kehormatan tersebut jadi subyektif.....*****
Saya prihatin, udah gitu aja